Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dikarenakan dikarenakan penelitian ini mencoba untuk mengkaji norma hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan perundangan yang be…
Tesis ini membahas mengenai Pembubaran Perseroan Terbatas yang dikarenakan oleh insolvensi dalam keadaan pailit. Tema ini diangkat dikarenakan derasnya arus peningkatan perekonomian pada sektor p…
Meskipun kurator dalam kepailitan diangkat oleh pengadilan, tetapi kurator tidak dibayar oleh pengadilan. Menurut Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemb…
Pajak merupakan salah satu penerimaan utama Negara yang menjadi sumber pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk menjamin keberlangsungan penerimaan Negara melalui sektor paja…
menopang norma hukum. Melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUKPKPU), prinsip hukum memperoleh legalitasnya se…
ABSTRAK Dalam lelang ada syarat untuk menentukan nilai limit, pejabat lelang mendapat nilai limit dari pemohon lelang. Dalam menentukan nilai limit pemohon lelang ada aturannya yait…
ABSTRAKSI Dalam pengaturan hukum kepailitan di Indonesia menganut konsep utang dalam artian luas yaitu berupa kewajiban membayar sejumlah uang yang timbul dari perjanjian dan undang-undang. Ke…
Bankruptcy of Debtor may result in the entire wealth and everything acquired during the bankruptcy are in general encumbrances ever since the bankruptcy decision is pronounced. In this study, t…
Kepailitan merupakan salah satu bentuk sita umum atas semua kekayaan debitor. Berdasarkan pengaturan pada Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 UU Kepailitan dalam Pasal 2 terhadap Kepai…
Pasal 21 Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi dasar bahwa dalam Kepailitan akan dilakukan Sita Umum terhadap harta milik Debitor Pailit…