Dalam pelaksanaan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi, terdapat kemungkinan terjadi keadaan force majeure yang menimpa debitor dalam memenuhi kewajibannya yang menyebabkan debitor tidak d…
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan suatu regulasi untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem elektronik (E-procurement) …
Salah satu perjanjian yang dilarang dalam UU Persaingan Usaha yaitu perjanjian pembagian wilayah (market division) yang diatur dalam Pasal 9. Dalam praktik persaingan usaha di Indonesia, pada tahun…
Penelitian ini mengeksplorasi keselarasan antara krangka hukum nasional Indonesia dan standar internasional terkait transfer data lintas batas, dengan focus pada praktik sinkronisasi cookies dalam …
Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi akan paham kedaulatan rakyat. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Salah satu bentuk dari pelaksanaan kedaulatan rakyat adal…
Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep serta penerapan denda damai dalam menyelesaikan tindak pidana ekonomi yang menyebabkan kerugian bagi perekonomian negara, sebagaimana diatur dalam P…
Teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan merupakan perluasan teknik penyidikan tindak pidana narkotika yang diatur dalam Pasal 75 huruf J Undang-Undang Narkotika. Dalam unda…
Diundangkannya UU No. 4 Tahun 2023 membawa konfigurasi terbaru yaitu Koperasi di Sektor Jasa keuangan. Koperasi jenis ini dapat mendapatkan pendanaan melebihi 40% dari total aset yang dimilikinya…
Regulasi yang mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia secara jelas tercantum dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tah…
LPBBTI merupakan layanan pendanaan yang mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana melalui sistem elektronik. Pengawasan LPBBTI dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 5 UU OJK…