Karya Ilmiah
TESIS (4597) - Kebijakan Hukum Pidana Lingkungan Dengan Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja
Tesis ini membahas perihal Kebijakan hukum Pidana Lingkungan dengan Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. terdapat perubahan berkaitan lingkungan hidup menjadi Undang-Undang Ciptaker memakai konsep Omnibus Law yakni bentuk menyederhanakan peraturan serta terdapat perubahan ketentuan sanksi pidana. Rumusan masalah yang terdapat dalam tesis ini yakni membahas perihal Kebijakan Sanksi Pidana Lingkungan Dengan Berlakunya Undang-Undang Cipta kerja dan Pertanggungjawaban Sanksi Pidana dengan Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan Historis. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja pelanggar administratif dapat langsung dijatuhi sanksi pidana seperti pelanggar izin pengelolaan limbah B3 yang sebelumnya diatur dalam ketentuan Pasal 102 UUPPLH. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar administrasi tersebut, diwajibkan untuk melakukan penerapan sanksi administratif terlebih dulu dan terdapat pergeseran politik hukum dalam penegakan hukum lingkungan hidup yang pada awalnya lebih menggunakan hukuman pidana atau primum remedium setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja menjadi hukuman Pidana dijalankan setelah administrasi dahulu atau ultimum remedium
Kata Kunci: Lingkungan Hidup; Cipta Kerja; sanksi Pidana; Sanksi Administratif
031914153008 | 4597 Ard k | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain