Karya Ilmiah

TESIS (4218) - Urgensi Unifikasi Pejabat yang Berwenang Menerbitkan Alat Bukti Ahli Waris

---

Penelitian tesis ini memiliki dua pokok permasalahan yaitu (1) Ratio legis penetapan Pejabat/Lembaga yang berwenang menerbitkan alat bukti sebagai ahli waris menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021; dan (2) Unifikasi wewenang pejabat/ lembaga yang menerbitkan alat bukti sebagai ahli waris yang berkepastian hukum. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif y?ng dil?kuk?n deng?n c?r? meneliti b?h?n pust?k? y?ng terdiri d?ri b?h?n hukum primer dan b?h?n hukum sekunder. Adapun pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) ratio legis penunjukkan Pejabat/Lembaga yang berwenang menerbitkan alat bukti ahli waris menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memerlukan alat bukti sebagai ahli waris. (2) Unifikasi wewenang Pejabat yang menerbitkan alat bukti sebagai ahli waris dapat ditempuh melalui pendelegasian wewenang oleh pemerintah kepada instansi pemerintah lainnya, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Karena kewarisan merupakan bagian dari hukum orang yang selama ini pengadministrasiannya telah menjadi tugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

---

Ketersediaan

032014253005

4218 Rah u

Ruang Tesis

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

4218 Rah u

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga., 2022

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HUKUM WARIS

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar