Text

TESIS (3408) - Upaya Hukum Atas Putusan Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-IX/2011 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016

---

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-
IX/2011 membatalkan ketentuan Pasal 83 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP), yang menghapuskan upaya hukum banding atas putusan
Praperadilan. Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan
Praperadilan yang membatasi adanya peninjauan kembali atas putusan
Praperadilan. Akibat hukum dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tersebut putusan Praperadilan
memiliki sifat final and binding begitu dijatuhkan. Praperadilan dimaknai sebagai
peradilan yang cepat, sehingga tidak diperlukan upaya hukum apapun atas putusan
Praperadilan. Namun, dalam prakteknya terdapat beberapa putusan Praperadilan
yang keliru karena bertentangan, baik dengan peraturan perundang-undangan
maupun dengan doktrin-doktrin hukum acara pidana. Meskipun keliru, putusan
Praperadilan tersebut tidak dapat dikoreksi karena tidak ada lagi upaya hukum
yang tersedia. Hal ini mendorong adanya kebutuhan untuk menyediakan sarana
koreksi atas putusan Praperadilan yang keliru.

---

Ketersediaan

03132415370

3408

Ruang Tesis

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

3408

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2018

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HUKUM ACARA PIDANA

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar