Penataan Wewenang dan Tugas MPR

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-5676-59-8

Deskripsi Fisik

xiv, 262p.: 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.05 Sal p

TESIS (4873) - Pengaturan Kriteria Larangan Konflik Kepentingan Pada Jabatan …

Fenomena rangkap jabatan erat kaitanya dengan konflik kepentingan yang dapat menimbulkan dampak negatif berupa kerugian baik bagi individu pelaku maupun bagi lembaga instansi yang didudukinya, bahk…

TESIS (3997) - Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Proses Impeachment Pr…

Di Indonesia lembaga negara yang berwenang dalam proses Impeachment Presiden menurut Pasal 7B UUD NRI 1945 adalah DPR, MK, dan MPR. Jika ditelaah lebih dalam, masih ada lembaga negara yang sebena…

TESIS (4838) - Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Eternity Clau…

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode telah memicu perdebatan di kalangan politisi dan akademisi di Indonesia setelah adanya pernyataan dari politisi d…

TESIS (4817) - Perdamaian Dunia Dalam Perspektif Perbandingan Konstitusi

Perdamaian dunia merupakan tujuan universal yang diupayakan oleh berbagai negara melalui instrumen hukum nasional dan internasional. Dalam perspektif perbandingan konstitusi, terdapat perbedaan dal…

TESIS (4090) - Pembentukan Peraturan Gubernur Berdasarkan Kewenangan Diskresi…

Tesis ini berjudul “Pembentukan Peraturan Gubernur Berdasarkan Kewenangan Diskresi Di Nusa Tenggara Barat” yang terdiri dari dua rumusan masalah yaitu Pertama, kedudukan dan dasar kewenangan …

TESIS (4784) - Data Protection of the Deceased under the European Union Law P…

This research critically examines the existing loopholes and challenges within the GDPR concerning the protection of deceased individuals' data, highlighting the necessity for a unified approach to…

TESIS (4708) - Reformulasi Prosedur Formal Amandemen Konstitusi : Sebuah Stu…

Penulisan tesis ini berangkat dari permasalahan terkait tidak dilaksanakannya amandemen UUD NRI 1945 di tengah urgensi kekosongan hukum konstitusional. Padahal sebagai upaya mewujudkan the living c…

TESIS (4697) - Mekanisme Perubahan Formal Undang-Undang Dasar Negara Republik…

ABSTRAK Perubahan formal UUD NRI 1945 tidak mewajibkan partisipasi masyarakat. Materi muatan UUD NRI 1945 merupakan political document di mana bahwa aktor yang berwenang dalam perubahan di Indon…

SKRIPSI (6385) - Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang…

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang melakukan constitutional review. Salah satu bentuk putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang adalah putusan bersy…