DISERTASI (439) - Penyederhanaan Hak Atas Tanah Dalam Mewujudkan Tata Kelola …

Pengaturan mengenai pengelompokan dan jenis hak atas tanah di Indonesia yang diatur di dalam UUPA begitu kompleks. Terdapat setidaknya tiga belas hak atas tanah yang digolongkan sebagai hak atas ta…

TESIS (4946) - Asas Keadilan Dalam Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Atas …

Kebijakan pengecualian objek Pajak Penghasilan (PPh) atas dividen memberikan ruang bagi wajib pajak yang memperoleh dividen untuk terbebas dari kewajiban membayar pajak penghasilan, dengan syarat d…

TESIS (4904) - Onrechtmatige Overheidsdaad Badan Pengusahaan Batam Dalam Pemb…

Selaku pemegang Hak Pengelolaan di seluruh areal tanah di Kota Batam, BP Batam dapat memberikan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai diatas tanah Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga yang dituangkan da…

SKRIPSI 6521) - Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pemerintah Provinsi Jawa T…

Kajian hukum yang dibahas dalam studi ini berfokus pada optimalisasi penyelenggaraan perizinan berusaha, khususnya di Jawa Timur pasca berlakunya UU No. 6 Tahun 2023 dan peraturan terkait. Hal ini …

SKRIPSI (6484) - Perlindungan Hukum Pemegang Polis Terbuka Dalam Asuransi Pen…

Polis terbuka dalam asuransi pengangkutan laut mengakibatkan Penanggung menerbitkan polis induk yang menjamin secara otomatis seluruh pengiriman/pengangkutan dari Tertanggung selama telah sesuai de…

DISERTASI (376) - Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Perjudian

Perjudian adalah tiap-tiap permainan, yang pada umumnya tergantung kepada peruntungan belaka, termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya tidak diadakan antara me…

SKRIPSI (6209) - Konsep “Kebijakan Yang Dipandang Tepat” Pada Pasal 92 Ay…

Konsep hukum kebijakan yang dipandang tepat pada pasal 92 ayat (2) UUPT adalah sebuah konsep hukum tentang kewajiban direksi dalam melakukan kepengurusan perseroan. Namun konsep kebijakan yang dipa…

SKRIPSI (6167) - Urgensi Pembentukan Daerah Pemilihan Khusus Luar Negeri Dala…

Daerah pemilihan dikenal sebagai arena kompetisi calon wakil untuk mendapatkan kursi dalam parlemen. Sejak penyelenggaraan pemilu pertama kali, regulasi pemilu Indonesia menetapkan dapil ibukota ne…

DISERTASI (368) - Keadilan Restoratif Dalam Kebijakan Hukum Pidana Oleh Kepo…

Di Indonesia sudah banyak penyelesaian perkara pidana atas dasar restorative justice oleh Polri. Keberadaan permukiman ini sebelumnya hanya berdasarkan surat edaran. Peraturan Kapolri baru terbent…

Bunga Rampai Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012 s.d 2014

Edisi

-

ISBN/ISSN

981-239-292-27-0-1

Deskripsi Fisik

xiii, 1035 p. ;21 cm,

Judul Seri

-

No. Panggil

R 340.026 3 Ind b