Buku Ajar : Sengketa Pemerintahan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iii,136 p ; 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

BA 2005 - 094

TESIS (2031) - Pengawasan terhadap Peraturan yang Dibentuk Oleh Pemerintah Da…

Territory of the Unitary Republic of Indonesia is divided into provinces and regions of the province subdivided into regencies and cities. Each provinces, regencies and cities has a local governm…

TESIS (1979) - Pengaturan Dan Pelaksanaan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah …

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui ratio legis pembatasan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah d…

TESIS (1975) - Akibat Hukum Keterlambatan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan …

Penelitian ini mengunakan tipe penelitian hukum dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang–undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan kons…

TESIS (1968) - Penyelesaian Sengketa Mengenai Tahapan Dan Hasil Pemilihan Kep…

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum (desa atau nama lainnya) yang berbasis hak asal-usul atau adat-istiadat setempat termasuk yang bersumber dari hak ulay…

TESIS (1962) - Perlindungan Hukum Terhadap Pemeluk Agama Pasca Putusan Mahkam…

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah ratio legis Undang-Undang Nomor 1/PnPs/ Tahun 1965 dan ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009. Penelitian ini adala…

TESIS (1943) - Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Siste…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ratio legis dimasukkannya kembali Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ke dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan wewenang peng…

TESIS (4132) - Kedudukan Kepala Daerah Yang Berstatus Kewarganegaraan Asing (…

Kepala daerah terpilih di Kabupaten Sabu Raijua diketahui memiliki dua kewarganegaraan yaitu indonesia dan amerika. Kementerian dalam negeri tidak bisa langsung mencopot kewarganegaraan tersebut …

TESIS (4137) - Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengendalian Terh…

Pemerintah merupakan penyelenggara negara yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas guna mewujudkan tujuan negara yang salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan umum. Penyeleng…

TESIS (1886) - Tanggung Gugat Pemerintah Daerah Akibat Pelayanan Publik Yang …

Dengan adanya Otonomi Daerah, pemerintah daerah diberi wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan sebagaimana ditentukan dalam pasal 13 dan pasal 14 Undan…