Pemberlakuan negara dalam keadaan darurat akan berdampak pada penangguhan fungsi normal jalannya pemerintahan. Kemudian pemerintah darurat akan menangguhkan kebebasan sipil serta menangguhkan beber…
Fenomena rangkap jabatan erat kaitanya dengan konflik kepentingan yang dapat menimbulkan dampak negatif berupa kerugian baik bagi individu pelaku maupun bagi lembaga instansi yang didudukinya, bahk…
Penyelesaian pelanggaran pemilu diatur dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu secara umum bahwa pelanggaran pemilu diselesaikan melalui Bawaslu dan Panwaslu sesuai…
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang mana dalam negara hukum harus ada jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Namun di Indonesia sering terjadi kasus sul…
Penelitian hukum ini bertujuan guna mengetahui landasan filosofi keputusan fiktif negatif pejabat tata usaha negara dan akibat hukum keputusan fiktif negatif pejabat tata usaha negara. Hasil pene…
Dengan diterapkannya konsep negara hukum, Indonesia wajib menjamin adanya supremasi hukum untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum demi perlindungan HAM. Salah satu i…