Kepailitan berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk mempercepat pemberesan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah dilikuidasi. Kerangka hukum kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun…
Topik penelitian ini terkait dana talangan yang diberikan kepada kurator untuk melakukan perpanjangan hak guna bangunan yang merupakan obyek jaminan hak tanggungan oleh debitor pailit, dimana apabi…
Dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pialit milik debitor pailit, kurator memiliki wewenang untuk memberitahukan kepailitan dari debitor pailit dan penyelenggaraan rapat kreditor pada kre…
Kepailitan merupakan isu yang sangat penting dalam perekonomian setiap negara. Kepailitan diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang …
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria perbuatan melanggar hukum oleh kurator dalam tugasnya mengurus harta pailit dan tanggung jawab perdata kurator terhadap perbuatan tersebut serta…
Perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015 membawa dampak perubahan mengenai jangka waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang dapat dibuat selama perkawinan. P…
Tesis ini mengkaji kewenangan kurator terkait eksekusi yang dilakukannya tanpa melalui proses lelang terlebih dahulu. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3/KMA/S…