Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan “Statute and conseptual approach”. Melalui pendekatan tersebut, dalam penelitian ini dilakukan pengkajian secara kritis te…
Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik yang sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dari pengertian tersebu…
Kajian hukum yang dibahas dalam studi ini berfokus pada optimalisasi penyelenggaraan perizinan berusaha, khususnya di Jawa Timur pasca berlakunya UU No. 6 Tahun 2023 dan peraturan terkait. Hal ini …
This dissertation is the result of the research on the implementation of legal principles in pharmaceutical license in Indonesia. The objective of the research is to find basis for legal reform, …
menyelenggarakan kemudahan berusaha dan mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elekt…
Air tanah mempunyai 2 (dua) fungsi bagi manusia yaitu : Sebagai sumber alam yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia dan Bagian dari hidrologi dalam tanah yang mempengaruhi keseimbangan…
Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menimbulkan pola hubungan pengawasan. Hal ini beranjak dari sistem desentralisasi yang dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesi…
ABSTRAK Kewenangan pemberian izin penetapan wilayah pertambangan pasir besi merupakan salah satu contoh kewenangan yang dimiliki oleh negara dalam bidang pertambangan. Kewenangan tersebut bera…
Penelitian ini membahas perihal pemberian hak prioritas kepada BUMN, BUMD, dan BUMDes dalam menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usaha termasuk untuk mengusahakan AMDK Penelitian ini mengkaj…
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) pelaksanaan kegiatannya diawasi secara ketat berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/01-2016 mengenai Layanan Pinja…