Pengaturan eksistensi partai politik lokal melalui otonomi khusus yakni UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, menempatkan partai politik lokal sebagai instrumen kekhususan suatu pemer…
Zakaria Anshori (031314153004). Keberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), dibimbing oleh Sukardi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan kriteria hukum …
Isu hukum yang diangkat dalam tesis ini adalah: (1) Karateristik perjanjian hibah Pemerintah Daerah dan (2) Akibat hukum Perjanjian Hibah Pemerintah Daerah. Sesuai dengan isu hukum yang di kaji, …
Perkembangan pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan di Indonesia yaitu dengan adanya amandemen terhadap Unadang-Undang Dasar 1945 yaitu pada Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa …
To achieve the goal of providing welfare state, the Indonesian government has to do government activities or programs planned by maximizing existing resources. Lack of revenue requires the Govern…
Otonomi daerah adalah perwujudan daripada pemancaran kekuasaan dari pusat kepada daerah, seringkali muncul persoalan-persoalan krusial di daerah, tak terkecuali persoalan batas wilayah antar daer…
Otonomi daerah dalam pembangunan merupakan hak dari tiap-tiap daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka menciptakan peraturan yang fleksibel dan mampu menyesuaikan s…
Pemilihan kepala daerah serentak 2024 menyebabkan adanya kekosongan jabatan pada beberapa daerah di Indonesia. Presiden dam Menteri Dalam Negeri mengangkat penjabat kepala daerah untuk mengatas…
Kolaborasi presidentil dan multi partai tidak menghadirkan pemerintahan yang baik, hal itu tercemin dari praktek hubungan antar lembaga kepresidenan dan lembaga praktek legislatif yang berjalan t…