Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa harta pailit adalah seluruh harta kekayaan milik Debitor pailit saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu ya…
Penelitian ini mengenai penagihan utang pajak melalui lembaga kepailitan. Tujuan dari penelitian ini adalah, pertama, mengkaji klasifikasi utang pajak dalam perspektif kepailitan; kedua, mengkaji…
Salah satu aspek penting dalam penyempurnaan Aturan Kepailitan Indonesia adalah pembentukan Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Khusus (Extraordinary Court) dalam Lingkungan Peradilan Umum. Kewen…
Hukum Kepailitan merupakan sarana untuk menyelesaikan utang-piutang di antara debitur dan kreditur. Undang-Undang Kepailitan harus memberikan perlindungan kepada para kreditur apabila debitur tid…
Direksi sebagai organ dan pengurus perseroan adalah alat perlengkapan perseroan yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan dem…
Suatu kepailitan bukanlah sebuah kriminalitas, meskipun nantinya dalam prosses kepailitan akan dimungkinkan adanya kejahatan kepailitan. Subjek hukum yang dinyatakan pailit, tidak mutatis mutandi…
Submitting a request for a bankruptcy petition against the guarantor starts to attract the interest of banks in settling debts. Judging from the decisions of granting or rejecting the application…
Bankruptcy is one of the ways of dispute resolution relating to the business process of interaction. The institution of bankruptcy is also found in Islam. Bankruptcy institution in Islam is known…