Kepastian hukum merupakan asas yang krusial dalam hukum kepailitan. Sayangnya masih terdapat ketidakpastian hukum mengenai status kepailitan debitor atas dua pembatalan homologasi yang diajukan…
Dalam rangka menjalankan fungsi sebagai penggerak roda pemerintahan negara, Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan bernegara…
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), merupakan sumber pendapatan yang penting untuk perekonomian suatu negara, dimana salah satunya adalah denda administratif yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas …
Penelitian ini membahas mengenai prinsip kepastian dan perlindungan hukum terhadap profesi Notaris yang berposisi sebagai debitor pailit dimana berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undan…
ABSTRACT This dissertation is a normative law research aimed to criticize the juridical basis of scope of crime mentioned on Law Number 37 of 2004. This research focuses on criminal responsibili…
Pemberlakuan Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) sebagai lex specialis dari hukum jaminan kebendaan dan hukum perdata. Keberlaku…
Penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Pihak Ketiga Sebagai Pemberi Jaminan Benda Untuk Menjamin Utang Debitor Yang Kemudian Dinyatakan Pailit.”. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan isu men…