Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan yang bertujuan untu…
Konflik kewenangan penyitaan yang terjadi antara penyidik Kepolisian, Kejaksaan, KPK dengan Kurator terjadi karena norma dalam Pasal 39 ayat 2 KUHAP dan Pasal 31 UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailit…
Kepailitan adalah salah satu perangkat hukum bagi setiap orang dalam menyelesaikan permasalahan utang-piutang yang dimilikinya. Kepailitan bisa menjadi jalan pintas bagi penyelesaian masalah utan…
Penelitian ini membahas mengenai kapasitas seorang Notaris yang telah dinyatakan pailit namun belum diberhentikan oleh Menkumham selaku Notaris. Tujuan dari penelitian ini untuk menganilisis ter…
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbeda dengan kepailitan, namun karena ada keterkaitannya dalam hal penyelesaian utang piutang maka keduanya diatur dalam sebuah undang-undang yakni Undang U…
Negara Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam yang dimiliki baik di bidang pertanian, perkebunan dan juga pertambangan. Kekayaan alam Indonesia merupakan potensi besar yang di miliki oleh In…
Pada dasarnya kepailitan merupakan ranah bisnis, menariknya selain sebagaimana disebutkan di atas, ada beberapa peraturan-perundang-undangan di Indonesia yang sama sekali tidak berbau bisnis namu…
Prinsip solvabilitas perusahaan merupakan prinsip yang menggunakan insolvensi test untuk mengetahui keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya, prinsip solvabilitas perusahaan tidak diatur didal…
Bahwa Kepailitan Perseroan Terbatas dalam praktek ternyata tidak dibedakan antara Perseoan Terbatas (PT) yang telah memperoleh status Badan Hukum sebagaimana Pasal 7 ayat (4) UU nomor 40 tahun 20…
Kepailitan merupakan penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan milik debitur yang telah dinyatakan pailit oleh Hakim Pengawas, dimana pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut dilakukan ol…