TESIS (4459) - Pertanggung jawaban Pidana Direksi Anak Perusahaan Perseroan D…
Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 pada poin ke 4 menyebutkan bahwa Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APB…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4459 Kot p
SKRIPSI ( 6220 ) - Pendekatan Restorative Justice Atas Kerugian Negara Dibawa…
Pendekatan restorative justice dianggap sebagai alternatif penanganan korupsi di Indonesia namun restorative justice dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi belum diatur dalam undang-undang pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 6220
SKRIPSI (6201) - Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana Karena Melaksankan Perint…
Perkara tindak pidana korupsi merupakan perkara yang dapat digolongkan ke dalam suatu kejahatan yang disebut dengan “white collar crime”. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU Nomor 31/1999 te…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 6201
SKRIPSI ( 6159 ) - Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Peramp…
Barang bukti merupakan barang kejahatan dan salah satu alat bukti penting dalam mengungkap kejahatan. Barang bukti menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara. Barang bukti t…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 6159
TESIS (3922) - Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi pembe…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio legis Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tind…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 3922 Zub p
SKRIPSI (5577) - Wewenang Hakim Menilai Sendiri Kerugian Negara Dalam Mengadi…
Kewenangan menilai dan menghitung kerugian negara berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menimbulkan permasalahan dalam persidangan karena…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 5577
TESIS (4323) - Pengambilalihan Piutang Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Ti…
Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung pastinya merugikan keuangan Negara. Beberapa koruptor dijatuhi pidana denda maupun uang pengganti, tetapi kebanyakan lebih memilih diganti de…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4323 Pra p
TESIS (4302) - Analisa Putusan Lepas Dan Putusan Pemidanaan Yang Terdakwanya …
Abstrak Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi seringkali melibatkan pihak lain yang diperdaya dan dijadikan “boneka” oleh pelaku utama dalam melaksanakan atau mewujudkan niat jahat korupsi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4302 Mas a
DISERTASI (313) - Pemidanaan Badan Usaha Milik Negara Sebagai Pelaku Tindak P…
In its development, the virus of corruption has spread to corporations in the form of State-Owned Enterprises. The involvement of SOEs in criminal acts of corruption is certainly a very hard slap…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 313 Sit p
TESIS (3850) - Kewenangan Pengadilan Militer Untuk Mengadili Pelaku Tindak Pi…
Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak memiliki pengertian yang diatur dalam KUHAP, bahwa lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 3850 Tap k
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah