TESIS (2238) - Penerbitan dan Pembatalan Izin Pertambangan Minerba Oleh Penja…

Otonomi daerah dalam pembangunan merupakan hak dari tiap-tiap daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka menciptakan peraturan yang fleksibel dan mampu menyesuaikan s…

TESIS (2193) - Tafsir Kekhususan Terhadap Pemungutan Suara Melalui Sistem Per…

-

TESIS (2177) - Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Dibentuk …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2177

TESIS (2139) - Pengutan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusa…

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bentuk Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PUU-X/2012 dan Sinkronisasi Peraturan Per…

TESIS (2135) - Kedudukan Dan Fungsi DPD Dalam Rangka Pengaturan Sumber Daya E…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2135

TESIS (2068) - Penyederhanaan Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan Presid…

Kolaborasi presidentil dan multi partai tidak menghadirkan pemerintahan yang baik, hal itu tercemin dari praktek hubungan antar lembaga kepresidenan dan lembaga praktek legislatif yang berjalan t…

TESIS (2061) - Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengel…

Tesis ini mengkaji tentang tanggung jawab pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari dinamika otonomi daerah yang telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah …

Buku Ajar : Mata Kuliah Sengketa Pemerintahan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ii, 167 p ; 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

BA 2011 - 012

TESIS (4407) - Pemindahan Ibu Kota Negara Sebagai Pusat Pemerintahan Dalam Pe…

Tesis ini berjudul “Pemindahan Ibu Kota Negara Sebagai Pusat Pemerintahan Dalam Perspektif Perbandingan Konstitusi” yang terdiri dari dua rumusan masalah yakni Pertama, konstitusionalitas pemin…

TESIS (4421) - Sentralisasi Perizinan Berusaha Di Bidang Mineral Dan Batubara…

Indonesia merupakan negara kesatuan sehingga pemerintah pusat yang berdaulat, namun UUD NRI 1945 khususnya pasal 18 menentukan bahwa pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola daerahnya masi…