Dalam suatu kepailitan kerapkali dihadapkan pada permasalahan-permasalahan, di antara berbagai permasalahan tersebut adalah tentang status hukum harta debitor pailit yang sebelum ia dinyatakan p…
Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik (online system) berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusi…
Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019. Berdasarkan putusan a quo, MK memberikan penafsiran tertentu atas Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJF. MK mensyaratkan adanya kesepakatan tenta…
Diantara banyaknya jenis jaminan di Indonesia, yang sering dipakai oleh para pihak dalam melakukan perjanjian pembiayaan adalah jaminan fidusia. Jamiinan fidusia telah diatur dalam Undang-Undang No…
Perusahaan pembiayaan, menghadirkan fasilitas pembiayaan konsumen sebagai jalan keluar dalam rangka mendukung masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya salah satunya yakni, sepeda motor. Hubungan huku…
Di dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU No. 42 Tahun 1999) tidak dijelaskan secara terpercinci konsekuensi jika jaminan fidusia tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftara…
Pada lembaga jaminan fidusia, penguasaan objek jaminan tetap berada pada debitor sebagai pemberi fidusia. Terhadap pemberi fidusia pada dasarnya dibebankan larangan untuk mengalihkan objek jaminan …
Menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Hal ini bertentangan dengan ketentua…
Guna memenuhi kebutuhan papannya, masyarakat dalam perkembangannya menciptakan inovasi menggunakan sebuah container bekas menjadi rumah tempat tinggal sehingga terjadi peralihan fungsi container se…
Pentingnya jaminan sebagai landasan dalam penilaian pemberian kredit karena dengan adanya suatu jaminan ini tidak hanya berfungsi sebagai janji semata untuk melaksanakan atau memenuhi kewajibannya,…