There are several practices of bribery in the private sector that have a direct impact on society, namely causing harm, but law enforcement officials cannot reach them because of a legal vacuum. …
Keuangan daerah adalah merupakan salah satu hal penting bagi pemerintahan daerah sehingga perlu kiranya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut agar dalam penggunaanya tidak terja…
Tesis yang berjudul Kewenangan Kejaksaan Untuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, dengan dibuat meggunakan metode penelitian secara normatif, penelitian yang ditujukan terhadap masalah peratu…
Tindak Pidana Korupsi adalah kejahatan yang biasa disebut extra ordinary crime dan menimbulkan kerugian terhadap keuangan serta perekonomian negara yang sangat besar, oleh karena itu berdasarkan …
Bagaimana dengan adanya pengembalian dugaan kerugian negara oleh yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang bersedia mengembalikan uang negara atau adanya pengembalian uang negara jika…
Korupsi bukanlah bentuk kejahatan baru dan bukan pula suatu kejahatan yang hanya berkembang di Indonesia. Rumusan tindak pidana korupsi tercantum pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK merupakan…
Pemeriksaan tambahan dalam pelaksanaannya kurang optimal artinya jarang sekali dilakukan, padahal hal tersebut penting guna memperoleh pembuktian yang cukup/lengkap dalam penanganan suatu perkara…
Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 pada poin ke 4 menyebutkan bahwa Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APB…
Pendekatan restorative justice dianggap sebagai alternatif penanganan korupsi di Indonesia namun restorative justice dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi belum diatur dalam undang-undang pe…
Perkara tindak pidana korupsi merupakan perkara yang dapat digolongkan ke dalam suatu kejahatan yang disebut dengan “white collar crime”. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU Nomor 31/1999 te…