In accordance with legal issues that have been defined, the findings of this research are (1) the term of office of the head of the region should be limited so that the head region can carry out …
After political reform in 1998, there was a strong need to amend the constitution, i.e. the UUD 1945. One of the result is purification of the presidential system and at the same moment reducing …
The dissertation takes title, “The Position of Provincial and District/Municipality Governments in the Formation of Regional Regulation”. The dissertation is concerned: (1) “Ratio legis” …
Bahwa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangan untuk melakukan hubungan internasional dan membuat perjanjian internasional adalah ada pada pemerintah pusat yang diwakili oleh…
Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 (UU IKN) Tentang Ibu Kota Negara mewujudkan perpindahan ibu kota dari Jakarta menuju Penajam Paser Utara. Perpindahan tersebut sudah diwacanakan Presiden…
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan kejahatan jabatan. Berdasarkan la…
-
-
Sistem pemerintahan republik di Indonesia terdiri dari tiga cabang: yudisial (Mahkamah Agung), eksekutif (presiden), dan legislatif (Dewan Permusyawaratan Rakyat, Majelis Umum yang mewakili rakyat)…