Tanah di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Tanah Swapraja atau Bekas Swapraja yang saat ini berstatus Tanah Negara. Dalam praktik pertanahan di Provinsi Sulawesi Tengah berlaku Surat Keput…
Pada tanah negara ditemukan adanya kepentingan pihak tertentu berupa penguasaan fisik atas tanah yang menimbulkan permasalahan hukum, karena pada dasarnya penguasaan atas tanah negara tersebut mem…
Pokok pembicaraan dalam tesis ini adalah Aspek Hukum Tentang Prosedur dan Pengawasan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kabupaten Jayapura. Penelitian ini dilakukan sesuai pengamatan …
Sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia merupakan pengejawantahan dari dianutnya negara hukum. Tujuan pembentukan peradilan tata usaha negara diantaranya untuk menyelesaikan sengketa tata…
Pergolakan dalam dunia usaha seringkali menyebabkan financial distress dan berakhir debitor mengalami pailit ketika mereka sudah tidak dapat lagi membayar utang mereka, namun Penundaan Kewajiban Pe…
Sebagai salah satu bagian dari institusi penegak hukum, Kejaksaan juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pelelangan dan penjualan langsung barang rampasan negara sebagaimana diatur dalam Peratur…
Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewizjde) harus dilaksanakan berdasarkan prinsip negara hukum dan asas keadilan dala…
Landasan pelaksanaan hak angket dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak a…