Pembentukan kontrak dalam transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia masih mengacu pada pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (BW) dan berbagai Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang …
Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu kegiatan yang rutin dilakukan oleh Pemerintah, baik pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Pengadaan tersebut digunakan sebagai salah satu instr…
Dalam kontrak bisnis, para pihak seringkali mengalami hambatan dalam pemenuhan prestasinya khususnya pihak Debitor. Hal ini terjadi salah satunya dikarenakan terjadinya suatu peristiwa yang tidak…
Pembayaran elektronik semakin berkembang dimana akhir-akhir ini muncul cara pembayaran baru. Penyelenggara jasa telekomunikasi membuat sistem pembayaran baru dalam transaksi jual beli barang dan …
Pemerintah memiliki tugas dalam pembangunan infrastruktur demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang menuju pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Namun masalah yang utama yang sering dihad…
Saat ini keberadaan Kontrak Bagi Hasil / Production Sharing Contract (PSC) diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dengan menggunakan istilah Kontrak Kerja Sama…
Pembentukan UU Sistem Resi Gudang bertujuan untuk menciptakan sistem pembiayaan perdagangan yang diperlukan oleh dunia usaha, terutama bagi para petani yang pada umumnya menghadapi masalah pembia…
Situasi yang ada pada akhir kontrak selanjutnya mungkin telah berubah sehingga para pihak, bertindak sebagai orang wajar, tidak dapat melaksanakan kontrak, atau akan melaksanankan dengan cara yan…