Ekstradisi dalam Hukum Nasional

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

80p.: 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 Bud e

SKRIPSI (6355) - Keterbatasan Lingkup Tindak Pidana Korupsi Perjanjian Ekstra…

Terbukanya akses internasional saat ini menjadikan semakin mudahnya perpindahan orang dari suatu negara ke negara yang lainnya. Hal ini menjadi tantangan dalam penegakan hukum secara internasional,…

TESIS (3054) - Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana K…

Dalam pasal 1 poin ke-1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, disebutkan bahwa “ Partai Politik ada…

TESIS (2935) - Hak Atas Tanah yang Digunakan Sebagai Objek Hak Tanggungan yan…

ABSTRAK Tesis ini berjudul “Hak Atas Tanah Yang Digunakan Sebagai Objek Hak Tanggungan Yang Dirampas Oleh Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ”, dengan 2 (dua) pokok permasalahan yait…

TESIS (4056) - Surat Penolakan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Dalam p…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisiskonsep obstruction of justice dalam tindak pidana korupsi dan surat penolakan persetujuan Majelis Kehormatan Notarisdalam tindak pidana k…

TESIS (4022) - Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Atas Aset Yang Dirampas T…

Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perolehan kembali barang miliknya yang dirampas dalam tindak pidana. Pihak ketiga pemilik barang dalam perkara pidana sering …

TESIS (4020) - Peran Kejaksaan Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dal…

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual app…

TESIS (4608) - Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dibidang …

Kerugian keuangan negara tidak dijelaskan dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. Terkait kerugian keuangan negara dapat ditemukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Undang Undang Tindak Pida…

SKRIPSI (6341) - Pemberian Izin Terhadap Kewenangan Penyadapan Dalam Penyidik…

Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan di Indonesia saat ini telah mengalami perkembangan. Secara khusus dalam tahapan penyidikan tindak pidana korupsi, penyidik tidak hanya dilengkapi …

TESIS (2686) - Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Terhadap Terpid…

ABSTRAK Korupsi dipahami sebagai suatu tindakan pejabat publik yang menyelewengkan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, dan kelompok yang mengakibatkan kerugian Negara. Peraturan …