Kawasan Khusus Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-08-0897-5

Deskripsi Fisik

xviii, 189p.: 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 Sud k

TESIS (3521) - Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil…

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan kejahatan jabatan. Berdasarkan la…

TESIS (3471) - Eksistensi Izin Gangguan Sebagai Instrumen Hukum Pengendalian …

-

TESIS (3442) - Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali Terhadap Sewa Tanah Aset P…

-

TESIS (4729) - Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesi…

Sistem pemerintahan republik di Indonesia terdiri dari tiga cabang: yudisial (Mahkamah Agung), eksekutif (presiden), dan legislatif (Dewan Permusyawaratan Rakyat, Majelis Umum yang mewakili rakyat)…

TESIS (3321) - Tanggung Gugat Pemerintah Atas Pelaksanaan Peraturan Kebijakan…

peraturan kebijakan (beleidsregel) pada hakikatnya merupakan produk dari organ, badan, atau pejabat administrasi atas dasar penggunaan kewenangan bebas (freies Ermessen) yang dimilikinya dalam ra…

TESIS (3284) - Pertimbangan DKPP Dalam Penjatuhan Putusan Pelanggaran Kode Et…

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan asas kedualatan rakyat yang pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak terseb…

TESIS (3159) - Materi Muatan Peraturan Desa Setelah Berlakunya Undang - Unda…

Tesis ini berjudul “Materi Muatan Peraturan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa”. Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah ratio legis Pengaturan Ma…

TESIS (3091) - Kepastian Hukum Pembatalan Peraturan Daerah Yang Berlaku Lama …

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 137/PUU-XIII/2015 mencabut kewenangan pemerintah untuk membatalkan peraturan daerah yang sebelumnya pemerintah secara aktif membatalkan. Pasca putusan tersebut…

TESIS - (3043) Eksistensi Sultanaat Ground Pasca Berlakunya Undang - Undang N…

Pada tahun 2012, Keistimewaan Yogyakarta sebagai daerah istimewa semakin dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 7 ayat…