TESIS (3622) - Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Hubungan Kerjasama Luar Negeri

Bahwa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangan untuk melakukan hubungan internasional dan membuat perjanjian internasional adalah ada pada pemerintah pusat yang diwakili oleh…

Kawasan Khusus Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-08-0897-5

Deskripsi Fisik

xviii, 189p.: 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 Sud k

TESIS (4745) - Kedudukan Hukum Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Dalam …

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 (UU IKN) Tentang Ibu Kota Negara mewujudkan perpindahan ibu kota dari Jakarta menuju Penajam Paser Utara. Perpindahan tersebut sudah diwacanakan Presiden…

TESIS (3521) - Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil…

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan kejahatan jabatan. Berdasarkan la…

TESIS (3471) - Eksistensi Izin Gangguan Sebagai Instrumen Hukum Pengendalian …

-

TESIS (3442) - Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali Terhadap Sewa Tanah Aset P…

-

TESIS (4729) - Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesi…

Sistem pemerintahan republik di Indonesia terdiri dari tiga cabang: yudisial (Mahkamah Agung), eksekutif (presiden), dan legislatif (Dewan Permusyawaratan Rakyat, Majelis Umum yang mewakili rakyat)…

TESIS (3321) - Tanggung Gugat Pemerintah Atas Pelaksanaan Peraturan Kebijakan…

peraturan kebijakan (beleidsregel) pada hakikatnya merupakan produk dari organ, badan, atau pejabat administrasi atas dasar penggunaan kewenangan bebas (freies Ermessen) yang dimilikinya dalam ra…

TESIS (3309) - Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa

Pasal 1 ayat (7) UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, “Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawarat…

TESIS (3284) - Pertimbangan DKPP Dalam Penjatuhan Putusan Pelanggaran Kode Et…

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan asas kedualatan rakyat yang pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak terseb…