Dasar hukum pengaturan sektor Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia adalah Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi: …
Indonesia is a welfare State Country, as a welfare state, the position of the goverment is not only as the one who have the authority but also as the public services, so must take an active role …
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mengatur mengenai pengenaan PKPU kepada ahli waris yang berstatus warga negara asing. Undang-unda…
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), merupakan sumber pendapatan yang penting untuk perekonomian suatu negara, dimana salah satunya adalah denda administratif yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas …
Hak Pengelolaan, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya, me…
Perjanjian sewa atas objek barang milik negara dituangkan secara tertulis baik dibuat di bawah tangan maupun dengan akta autentik, kebebasan ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak, namun dala…
Dalam dunia bisnis tentunya para pelaku usaha memiliki suatu strategi agar mendapatkan keuntungan yang besar dalam usahanya, seperti membuat perjanjian antar pelaku usaha. Namun, demi mendapatkan k…
fathers of Indonesia is a strong unitary state, which still appreciate regions and autonomous regions are Special, and upholding the values of democracy and human rights by placing the People's C…