Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa yang hanya dapat mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali adalah Terdakwa atau Ahli Warisnya. Tetapi yang terjadi dalam beberapa kasus malah berlawanan …
Perjanjian sewa tanah tunduk pada pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dan Burgerlijk Wetboek (BW). Perjanjian sewa tanah dengan Hak Guna Bangunan (HGB) sebagai obyek…
Perkawinan bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun l974 dan juga mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Pelaksana…
Profesi notaris memiliki peran penting dalam tindakan hukum, terutama dalam hukum perdata. Akta A otentik jika dibuat oleh pejabat dengan syarat tertentu dan ketentuan khusus. Akta otentik memili…
Masalah tindak pidana korupsi adalah masalah yang sangat dibenci oleh seluruh masyarakat Internasional termasuk masyarakat Indonesia Korupsi dapat dilihat dengan mata telanjang diberbagai institu…
Kejaksaan RI merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaannegara, khususnya di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang o…
-
Penelitian ini di latarbelakangi oleh upaya penegakan hukum pidana bagi penyedia jasa kontruksi yang berbentuk BUMN yang berimplikasi tindak pidana korupsi. Hal ini dipergunakan untuk meminimalis…
ABSTRAK Menurut Undang – Undang Pasar Modal dan Peraturan perundang – undangan tentang Otoritas Jasa Keuangan, Notaris dikategorikan sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal apabil…
Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak. Pembebanan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris kemudian didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). Setelah Jaminan Fidusia h…