Pengantar Hukum Indonesia

Edisi

Ed.revisi

ISBN/ISSN

979-421-257-1

Deskripsi Fisik

xviii,242 p. : 21 cm,

Judul Seri

-

No. Panggil

340 Dja p

TESIS (5060) - Penyelesaian Sengketa Akibat Pemutusan Sepihak Pada Perjanjian…

Barang milik daerah adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Salah satu bentuk barang milik daerah ad…

TESIS (5059) - Prinsip Imparsialitas Dalam Arbitrase Dan Akibat Hukum Pelangg…

Prinsip Imparsialitas adalah salah satu prinsip yang fundamental dalam proses penyelesaian sengketa di Arbitrase karena prinsip imparsialitas menekankan agar arbiter tidak memihak kepada salah satu…

TESIS (5058) - Keberadaan Asas Droit De Suite Pada Hak Jaminan Atas Resi Gudang

Ketiadaan asas droit de suite dalam hak jaminan atas resi gudang menimbulkan kekuatiran terkait perlindungan hukum bagi kreditur jika terjadi perpindahan objek jaminan kepada pihak ketiga. Tanpa pe…

Introduksi Hukum Publik Internasional

Edisi

Edisi Pertama

ISBN/ISSN

978-623-384-665-3

Deskripsi Fisik

xvii, 500p.: 23 cm

Judul Seri

Seri Hukum Publik Internasional

No. Panggil

341 Sja i

Hukum Humaniter Internasional (Hukum Perang Internasional) sejarah dan Seluk-…

Edisi

Edisi Pertama

ISBN/ISSN

978-623-384-664-6

Deskripsi Fisik

xii, 312p.: 23 cm

Judul Seri

Seri Hukum Publik Internasional

No. Panggil

341 Sja h

Pengadilan Internasional: International Court of Justice and International Cr…

Edisi

Edisi Pertama

ISBN/ISSN

978-623-384-668-4

Deskripsi Fisik

xiii, 205p.: 23 cm

Judul Seri

Seri Hukum Publik Internasional

No. Panggil

341.552 Sja p

SKRIPSI (1974) - Penyelesaian Sengketa dlm Sistem Hukum Adat & Civil Law System

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

1974

Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-99139-1-8

Deskripsi Fisik

xx, 465p.: 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 Men -

TESIS (2450) - Implikasi Yuridis Terhadap Moratorium Remisi Bagi Narapidana T…

Moratorium Remisi dikeluarkan oleh Dirjen Pemasyarakatan yang tidak memiliki kewenangan dalam hal pemberian efek jera terhadap narapidana tindak pidana korupsi karena kewenangannya berada pada ke…