Isu hukum yang diteliti adalah : (1). Dasar filosofis Non-Conviction Based Asset Forfeiture hasil tindak pidana korupsi; dan (2). Pengaturan Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam undang-und…
-
Law, Prosecutor Law, UU PP TPPU, that the law gives the prosecution authority to the prosecutor Prosecutor, except for corruption cases prosecution authority is also given to the KPK. As a conse…
Kebijakan penyelesaian upaya “keberatan” pihak ketiga terhadap perampasan alat atau barang dalam tindak pidana narkotika berdasarkan Pasal 101 ayat (2) UU Narkotika yang diajukan melalui inst…
Perkebunan merupakan sektor usaha yang menjanjikan, sehingga banyak korporasi atau perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan, terutama sekali adalah perkebunan dengan jenis tanaman kelapa sawi…
Sampai saat ini di Indonesia belum ada partai politik yang sebagai badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dalam kasus tindak pidana korupsi. Walaupun ada banyak fakta hukum yang menu…
Penelitian ini membahas tentang disparitas putusan pidana dalam perkara tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulka…
Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual app…