Tesis ini mengkaji pihak yang bertanggungjawab atas kesalahan dalam melakukan tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh Direksi atas nama Perseroan Terbatas dengan membeli barang kepada dist…
Dalam perseroan terbatas terdapat 3 organ yaitu rapat umum pemegang saham, direksidan dewan komisaris. Rapat umum pemegang saham merupakan organ perseroan yang memiliki segala wewenang yang tidak…
Tesis ini berjudul Batas Penerapan Kebebasan Berkontrak dalam Penetapan Besaran Modal Dasar Perseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar P…
Pencabutan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengakibat…
Walaupun telah dikeluarkan Perpres Nomor 44 Tahun 2016 yang mengatur tentang Daftar Negatif Investasi (DNI), ternyata masih banyak cara yang dilakukan oleh investor asing agar mereka dapat meng…
Land is the main facility to support the development of infrastructures in each region. There are many benefits of land which may causes legal issues that affect the land owners. PT Pelindo III a…
Debitor dalam mengambil kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bank BRI) selaku kreditor dengan menggunakan benda jaminan cash collateral (tabungan/deposito/cek/giro), maka debitor/…
Perseroan merupakan wujud atau entitas yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya dalam hal ini dari pemegang saham. Secara umum eksistensi dan validitasnya tidak terancam oleh kematian, kepailita…
Pemerintah memiliki kewajiban dalam pelayanan publik berdasarkan Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV yang mengatur bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelay…
Kepailitan pada Perseroan Terbatas (PT) sering menimbulkan tantangan hukum terkait tanggung jawab direksi terhadap tagihan sisa utang pajak pasca pemberesan. Sebagai mekanisme penyelesaian utang ul…