Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah ratio legis Undang-Undang Nomor 1/PnPs/ Tahun 1965 dan ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009. Penelitian ini adala…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ratio legis dimasukkannya kembali Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ke dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan wewenang peng…
Kepala daerah terpilih di Kabupaten Sabu Raijua diketahui memiliki dua kewarganegaraan yaitu indonesia dan amerika. Kementerian dalam negeri tidak bisa langsung mencopot kewarganegaraan tersebut …
Dengan adanya Otonomi Daerah, pemerintah daerah diberi wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan sebagaimana ditentukan dalam pasal 13 dan pasal 14 Undan…
Sabri Guntur, SH (031043109) “Daya Berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Induk Terhadap Kabupaten Pemekaran”. Dibawa bimbingan Bapak Dr. Sukardi, SH.,MH selaku pembimbing I dan Bapak Radian Salm…
Partisipasi publik terhadap penyusunan Raperda APBD telah diakomodir dalam beberapa ketentuan dalam peraturan perundang - undangan, namun pengaturannya belum tersistematis dengan baik dan belum s…
Implikasi Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan sejalan dengan meningkatnya daya kritis masyarakat, adalah…
Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah kedudukan Balegda dalam struktur DPRD dan fungsi Balegda dalam pembentukan peraturan daerah. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan p…
Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah konsep negara kesatuan, prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip demokrasi. Penelitian ini adalah peneltian normatif dengan pendekatan perundang-u…
Kedudukan hukum Deklarasi Siap Menang Siap Kalah pasangan calon kepala daerah dalam pemilu kada adalah sebagai norma hukum yang dalam pengertiannya juga dapat disebut sebagai norma ideal dan norm…