Pasal 95 ayat (2) PP BUMD mengatur bahwa penjaminan aset BUMD dalam rangka pinjaman dapat dilakukan setelah BUMD memiliki hasil usaha. Ketentuan menimbulkan isu hukum bagaimana legalitas penjaminan…
AYDA adalah aset yang diperoleh Bank baik sebagian atau seluruhnya dengan cara pembelian melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan a…
ABSTRAK PT Pegadaian (persero) merupakan salah satu perusahaan dibawah naungan BUMN yang melayani perkreditan dengan lembaga jaminan di bidang gadai dan jaminan fidusia. Di era teknologi ini pihak…
BUMD is an institution that functions to advance the regional economy in accordance with the potential that exists in the region, one of which has a source of funding from the Regional Government…
Tesis ini berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TERHADAP EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS OBJEK JAMINAN AKIBAT WANPRESTASI PENGEMBANG (DEVELOPER) DALAM SISTEM PRE PROJECT SELLING” dengan 2 R…
Hak sewa digolongkan sebagai hak perseorangan yaitu hak yang muncul karena hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain akibat adanya perikatan, sehingga hak ini hanya dap…
Penelitian yang berjudul Kedudukan Kreditor Pemegang Jaminan Hipotek Kapal Laut Indonesia Bila Terjadi Perompakan Objek Jaminan ini bertujuan untuk meneliti mengenai penerapan manajemen risiko kr…
Melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 t…
Penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah. Namun , untuk pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari, Perusahaan Penjaminan Syariah sampai saat ini masih memakai fatwa Dewan Syariah Nasional Majeli…
Lahirnya UUPA yang mengatur ketentuan tentang hukum benda tanah secara umum telah memberikan akibat terhadap ketentuan hukum benda yakni benda tanah dan benda yang melekat pada tanah khususnya. H…