Penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (E-Procurement) bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang salah satunya adalah mendorong para calon …
pertanggungjawaban hukurn apabila teljadinya penyimpangan dalam pengadaan barangl jasa pernerintah, dimana menirnbulkan rasa ketidakadilan rnengingat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun…
This dissertation research discusses "Criminal Acts in the Procurement of Government Goods / Services" with legal issues, the philosophical basis of the use of criminal law in the procurement of …
ABSTRACT Fulfillment of the needs for goods and services constitutes an important part of governance. Procurement of goods and services by the government and private sectors has different chara…
-
Sistem terbaru dalam pengadaan barang dan jasa yaitu menggunakan sistem E-Procurement, sebagai upaya untuk mengurangi adanya kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa, salah satunya berupa …
Tanggung Jawab PPK dan KPA terhadap anggaran yang melewati tahun anggaran tidak menjadi masalah jika PPK dan KPA menjalankan pelaksanaan dan tata cara sesuai dengan aturan yang berlaku, PPK dan K…
Prinsip transparan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan suatu kondisi dimana keseluruhan ketentuan dan informasi mengenai pengadaan sifatnya terbuka bagi calon penyedia barang dan j…
Kesehatan menjadi bagian dari ketahanan nasional, data menunjukan pengadaan Alkes didominasi impor 88% dari kebutuhan total, mengindikasikan lemahnya ketahanan Kesehatan Indonesia. Dalam Pengaturan…
Pengadaan dalam penanganan keadaan darurat bencana COVID-19 dikaji berdasarkan prinsip-prinsip hukum pengadaan dan hukum kontrak. Hal ini dikarenakan secara faktual terdapat situasi darurat yang me…