Pemilihan Umum kepala daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat lokal atau daerah.. Secara ideal pemilihan umum bertujuan agar terselenggara perubahan kekuasaan pemerintahan secar…
Sabri Guntur, SH (031043109) “Daya Berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Induk Terhadap Kabupaten Pemekaran”. Dibawa bimbingan Bapak Dr. Sukardi, SH.,MH selaku pembimbing I dan Bapak Radian Salm…
Partisipasi publik terhadap penyusunan Raperda APBD telah diakomodir dalam beberapa ketentuan dalam peraturan perundang - undangan, namun pengaturannya belum tersistematis dengan baik dan belum s…
Implikasi Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan sejalan dengan meningkatnya daya kritis masyarakat, adalah…
Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah kedudukan Balegda dalam struktur DPRD dan fungsi Balegda dalam pembentukan peraturan daerah. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan p…
Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah konsep negara kesatuan, prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip demokrasi. Penelitian ini adalah peneltian normatif dengan pendekatan perundang-u…
Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipilih langsung oleh rakyat pertama kali dilaksanakan Tahun 2005 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Peraturan Pemerinta…
Kedudukan hukum Deklarasi Siap Menang Siap Kalah pasangan calon kepala daerah dalam pemilu kada adalah sebagai norma hukum yang dalam pengertiannya juga dapat disebut sebagai norma ideal dan norm…
Berdasarkan ketentuan Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ditentukan bahwa calon Kepala Daerah Petahana (…