Penerapan pengajuan permohonan peninjauan kembali perkara pidana semenjak putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 menimbulkan masalah baru dalam peradilan di Indonesia, yaitu Pasal 268 ay…
Penulisan tesis ini berangkat dari permasalahan terkait tidak dilaksanakannya amandemen UUD NRI 1945 di tengah urgensi kekosongan hukum konstitusional. Padahal sebagai upaya mewujudkan the living c…
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang melakukan constitutional review. Salah satu bentuk putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang adalah putusan bersy…
Putusan Mahkamah Konstitusi 20/PUU-XII/2023 melarang Jaksa mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana, sehingga secara limitatif peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh ter…
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 76/PUU-XII/2014 terkait pengujian UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) khususnya di Pasal 245 ayat (1) yang mengharuskan izin preside…
Tesis ini berjudul “Hak Memilih Anggota TNI dan Anggota POLRI dalam Perspektif HAM Pascaputusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XII/2014”. Isu Hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah …
Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 telah memperluas makna penyidik tindak pidana asal yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian U…
Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, kerap melakukan praktik amandemen konstitusi secara informal, yakni menghidupkan nilai dan no…