Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan pensiun dini merupakan hal yang tidak asing dan sering terjadi dalam praktik perburuhan/ketenagakerjaan. Sayangnya, regulasi terhadap PHK dengan alasan …
Undue influence atau penyalahgunaan keadaan sebagai alasan dalam pemutusan hubungan kerja tidak diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan perundang-undangan lain di Indo…
Hukum selalu dijadikan landasan setiap kegiatan dalam lini kehidupan, khusunya hukum perjanjian sebagai bingkai setiap aktifitas ekonomi. Pasalnya kegiatan sehari-hari, setiap orang tidak lepas d…
Disertasi ini berjudul “Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Peniadaan Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”, penelitian ini bertujuan untuk m…
Luar Negeri, dalam Undang-Undang ini lebih banyak mengatur pelaksanaan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, tata cara penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI), perlindungan tena…
ABSTRAK Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan melalui metode studi literatur…
ABSTRAK Penggunaan tenaga kerja asing ini perlu diawasi oleh pemerintah dikarenakan banyaknya pemberi kerja yaitu perusahaan melakukan perjanjian kerja kepada tenaga kerja asing tersebut ya…
ABSTRAK Pekerja borongan/tenaga kerja borongan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tena…
Pegawai negeri sipil merupakan ujung tombak pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Kewajiban serta tanggung jawab besar yang diamanatkan oleh Undang-Undang…