Pencabutan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengakibat…
Walaupun telah dikeluarkan Perpres Nomor 44 Tahun 2016 yang mengatur tentang Daftar Negatif Investasi (DNI), ternyata masih banyak cara yang dilakukan oleh investor asing agar mereka dapat meng…
Land is the main facility to support the development of infrastructures in each region. There are many benefits of land which may causes legal issues that affect the land owners. PT Pelindo III a…
Debitor dalam mengambil kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bank BRI) selaku kreditor dengan menggunakan benda jaminan cash collateral (tabungan/deposito/cek/giro), maka debitor/…
Pemerintah memiliki kewajiban dalam pelayanan publik berdasarkan Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV yang mengatur bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelay…
Kepailitan pada Perseroan Terbatas (PT) sering menimbulkan tantangan hukum terkait tanggung jawab direksi terhadap tagihan sisa utang pajak pasca pemberesan. Sebagai mekanisme penyelesaian utang ul…
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah konsep wakil Perseroan Terbatas sebagai penanggung pajak dan pertanggungjawaban wakil Perseroan Terbatas terhadap utang pajak. Perseroan yang tidak mampu …
Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Pailit merupakan keadaan dimana debit…
Salah satu hal penting yang harus dilakukan Perseroan Terbatas (PT) demi kepentingannya sesuai dengan maksud dan tujuan PT adalah pengambilan keputusan. Para pemegang saham dapat mengambil keputu…
Perseroan Terbatas adalah merupakan suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal dan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ten…