Sistem terbaru dalam pengadaan barang dan jasa yaitu menggunakan sistem E-Procurement, sebagai upaya untuk mengurangi adanya kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa, salah satunya berupa …
Tanggung Jawab PPK dan KPA terhadap anggaran yang melewati tahun anggaran tidak menjadi masalah jika PPK dan KPA menjalankan pelaksanaan dan tata cara sesuai dengan aturan yang berlaku, PPK dan K…
Prinsip transparan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan suatu kondisi dimana keseluruhan ketentuan dan informasi mengenai pengadaan sifatnya terbuka bagi calon penyedia barang dan j…
Teknologi informasi muncul sebagai akibat semakin merebaknya globalisasi dalam kehidupan organisasi, semakin kerasnya persaingan bisnis, semakin singkatnya siklus hidup barang dan jasa yang ditaw…
Kesehatan menjadi bagian dari ketahanan nasional, data menunjukan pengadaan Alkes didominasi impor 88% dari kebutuhan total, mengindikasikan lemahnya ketahanan Kesehatan Indonesia. Dalam Pengaturan…
Pengadaan dalam penanganan keadaan darurat bencana COVID-19 dikaji berdasarkan prinsip-prinsip hukum pengadaan dan hukum kontrak. Hal ini dikarenakan secara faktual terdapat situasi darurat yang me…
Kejaksaan Republik Indonesia merupakan unsur aparatur pemerintah dalam bidang penegakan hukum, yang tidak hanya mengemban tugas-tugas sebagai penuntu umum dalam perkara pidana, melainkan dibebani t…
Tesis ini berjudul “Perlindungan Hukum Surety terhadap Pencairan Jaminan Pelaksanaan dengan Skema Kontra Bank Garansi pada Perjanjian Pengadaan Kapal Milik Pemerintah” dengan 2 (dua) pokok perm…
Batas waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah selalu diatur tegas dalam kontrak agar pelaksanaan pekerjaan tersebut bisa dimanfaatkan hasilnya sesuai jadwal serta menghindari terjadi…
Penelitian disertasi ini berjudul “TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH” bertujuan a. untuk Menemukan hakekat eksistensi Pejabat Pembuat …