Diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 mengakibatkan benturan terhadap keabsahan pemindahan hak atas tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum pertanahan nasional. Sebag…
Topik penelitian ini tentang “Kedudukan Hukum Notaris Sebagai Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Suatu Perseroan Terbatas. Penelitian ini menganalisa dua rumusan masalah yaitu pertama, Kewena…
Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Kewenangan notaris tersebut mem…
Jual beli merupakan salah satu cara peralihan hak atas tanah atau hak milik rumah susun yang paling sering dilakukan oleh masyarakat. Melalui Pasal 147 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pe…
Dalam proses pembuatan akta PPAT berdasarkan Pasal 22 PP No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP No. 37 Tahun 1998 menyebutkan “Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak d…
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sepanjang tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Kehadiran Notaris sangat dibutuhkan dalam hubungan hukum kehidupan ber…
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan terhadap perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pok…
Kewenangan notaris membuat akta pengakuan utang dalam perjanjian kredit antara nasabah dengan bank kadangkala diragukan keabsahannya, hal ini disebabkan pihak bank turut intervensi dengan membuat…
Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik. Dalam jabatan notaris terdapat kepercayaan publik yang sangat besar. Tugas dan kewenangan notaris mem…