Penelitian hukum ini dilatarbelakangi oleh ketentuan dalam UU 10/2008 dan UU 42/2008 yang melarang Pejabat BUMN menjadi pelaksana kampanye pemilu. Penafsiran yang berkembang terhadap konsep Pejab…
Penelitian hukum ini dilakukan karena di satu sisi Pejabat Sementara Notaris memiliki kewenangan, kewajiban dan larangan yang sama dengan seorang Pejabat Notaris. Di sisi lain terdapat perbedaa…
Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali menghasilkan surat tanda bukti hak berupa sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertipikat Hak Atas Tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanaha…
Perihal kewarisan di Indonesia masih terdapat beraneka ragam sistem hukum yang mengaturnya. Hal ini tidak lepas dari masih berpengaruhnya sistem hukum di Indonesia oleh hukum Pemerintah Hindia B…
Yayasan merupakan pihak swasta yang dapat mendirikan pendidikan tinggi dalam rangka menyelenggarakan pendidikan formal. Setelah UU BHP, yayasan pendidikan tinggi diakui sebagai BHP Penyelenggara …
Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) mempunyai peran yang penting dalam pendaftaran tanah, yaitu membantu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dala…
Untuk mengetahui dokumen elektronik mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian di indonesia. Maka berdasarkan ketentuan Pasl 5, Pasal 6, pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Unda…
Pembatasan kasasi adalah merupakan salah satu upaya mempercepat proses penyelesaikan perkara yang ditempuh para pihak pencari keadilan yang berupaya memperjuangkan apa yang menjadi haknya atau un…
Salah satu bentuk usaha bank adalah memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkannya. Proses permohonan kredit kepada bank tidak mudah, harus berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinja…