Penentuan pajak terutang adalah penting, karena menjadi dasar bagi ketetapan yang lain seperti berakhirnya masa pembayaran pajak, sanksi dan lain- lain. Timbulnya pajak terutang merupakan timbu…
Perusahaan pembiayaan yang menerima penyerahan hak kepemilikan berupa BPKB sebagai jaminan fidusia telah dibebani sebagai jaminan fidusia dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Pene…
Perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia merupakan wujud dari keinginan masyarakat yang memerlukan alternatif sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk bank syar…
Batasan investasi bagi Warga Negara Asing untuk memperoleh hak atas tanah menurut PP No. 41 Tahun 1996, Warga Negara Asing harus berkedudukan di Indonesia. Maksudnya Warga Negara Asing tersebut k…
Sejak jatuhnya Pemerintah Orde Baru, gelombang reformasi melanda Negara Indonesia yang menuntut diadakannya perubahan dalam segala tatanan kehidupan bernegara. Pelaksanaan sistem ketatanegaraan y…
Notaris sebagai suatu jabatan (ambt) mempunyai wewenang tertentu sebagaimana tercantum dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Und…
Di dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menetapkan bahwa dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan…
Penyelesaian sengketa pertanahan tidaklah selamanya harus dilakukan melalui proses peradilan. Penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan tokoh-tokoh masy…
Pada hari Rabu, tepatnya tanggal 31 Maret 2009, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi M. Mahfud MD menyat…