DISERTASI (433) - Prinsip Kenusantaraan Dalam Materi Muatan Peraturan Perunda…

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai asas-asas yang harus tercermin dalam materi muatan peraturan perundang undangan, salah satunya adalah asas kenusantaraan. …

TESIS (4809) - Kedudukan Hukum Surat Keputusan Bersama Sebagai Produk Hukum P…

Penyelenggaraan aktifitas berbangsa dan bernegara kerap kali ditemukan adanya kekosongan hukum yang belum terwadahi melalui peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 …

TESIS (4788) - Antinomi Dalam Ketentuan Perhitungan Bea Perolehan Hak Atas Ta…

Pajak adalah hal yang sangat crucial dalam suatu pemerintahan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai bagian dari hukum perpajakan adalah hukum yang sangat kompleks, yang memili…

TESIS (3517) - Pembentukan dan Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Putusan Ma…

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU- XIV/2016 telah menghapuskan kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat khususnya dalam hal pembatalan Peraturan Da…

TESIS (4716) - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Upaya Peny…

Tesis ini akan membahas berkaitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Upaya Penyelesaiandisparitas Dalam Tindak Pidana Korupsi. Terdapat rumusan masalah yang akan dikaji dalam tes…

Apakah The Rule Of Law Itu?

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

152p.: 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.11 Har a

Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 250p.: 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 Ind b

Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Da…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xli, 222p.: 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.026 Ind b

TESIS (2869) - Kewenangan Pemerintah Untuk Membentuk Peraturan Pemerintah Pen…

Pada tanggal 25 Mei 2016, Presiden Jokowi menetapkan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Perpu Nom…

TESIS (2849) - Pertimbangan Dan Persetujuan Majelis Rakyat Papua Terhadap Pem…

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam ran…