SKRIPSI (6690) - Keadaan Lain dalam Pengambilalihan Perkara oleh KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga independen yang diberikan wewenang penuh oleh konstitusi dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satu fungsi KPK yakni melakuk…

TESIS (4953) - Sengketa Pengelolaan Air Tanah Di Kota Surabaya

Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Ol…

SKRIPSI (5826) - Kewenangan Penuntut Umum Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil K…

Dalam menangani tindak pidana perusakan hutan pada tahap penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan yang didasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 t…

SKRIPSI (5800) - Kewenangan Prajuru Desa Adat Dalam Penyusunan Awig-Awig Desa…

Kewenangan merupakan suatu konsep yang sangat penting di dalam kajian hukum administrasi. Pemerintah dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan dalam menyelenggarakan pemerintahan harus menjad…

SKRIPSI (5754) - Rangkap Jabatan Pejabat Negara Di Dalam Lingkungan Sepak Bol…

Skripsi ini berjudul “Rangkap Jabatan Pejabat Negara Di Dalam Lingkungan Sepak Bola Indonesia”. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian doctrinal resarch, menggunak…

TESIS (4922) - Penggelapan Uang Titipan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tan…

Penelitian ini membahas mengenai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang biasanya menugaskan karyawannya untuk melakukan pelayanan pembayaran pajak, namun terjadi tindak penggelapan oleh karyawan ya…

SKRIPSI (6610) - Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan Penyidik Tindak Pidana …

Teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan merupakan perluasan teknik penyidikan tindak pidana narkotika yang diatur dalam Pasal 75 huruf J Undang-Undang Narkotika. Dalam unda…

TESIS (3997) - Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Proses Impeachment Pr…

Di Indonesia lembaga negara yang berwenang dalam proses Impeachment Presiden menurut Pasal 7B UUD NRI 1945 adalah DPR, MK, dan MPR. Jika ditelaah lebih dalam, masih ada lembaga negara yang sebena…

SKRIPSI (3859) - Kewenangan Komisi Yudisial Untuk Mengawasi Hakim (Berdasarka…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3859

SKRIPSI (3838) - Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Memberikan Pertimbangan D…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3838