Karya Ilmiah
SKRIPSI (6774) - Perlindungan Hukum Tentara Nasional Indonesia Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Terorisme adalah ancaman serius bagi Indonesia, dan TNI berperan dalam mengatasinya melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Namun, pelaksanaan tugas ini terkendala oleh belum adanya regulasi yang jelas, terutama terkait batasan waktu, jenis kasus, dan koordinasi dengan Polri, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih wewenang dan pelanggaran hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mengkaji aturan yang berlaku mengenai kewenangan TNI dalam penanggulangan terorisme dan perlindungan hukum bagi personelnya. Hasilnya menunjukkan bahwa pelibatan TNI harus didasarkan pada keputusan politik yang sah, melibatkan DPR, dan mematuhi prosedur hukum. Pelanggaran hukum, baik karena kelalaian ringan maupun berat, harus ditangani sesuai dengan aturan militer. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi baru yang memperjelas prosedur pelibatan TNI, koordinasi dengan Polri, dan tanggung jawab hukum untuk mencegah pelanggaran. Langkah ini diharapkan meningkatkan efektivitas TNI dalam menangani terorisme serta menjaga keamanan masyarakat sesuai hukum.
Kata Kunci : Tentara Nasional Indonesia, Penanggulangan Terorisme, Perlindungan Hukum.
031911133116 | 6774 | Ruang Skripsi | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain