Karya Ilmiah
TESIS (4999) - Kedudukan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Sebagai Subjek Hak Pengelolaan Atas Tanah
Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap penetapan kesatuan masyarakat
hukum adat sebagai subjek hak pengelolaan atas tanah dalam sistem hukum agraria
di Indonesia. Tanah ulayat sebagai bagian dari hak ulayat kesatuan masyarakat
hukum adat telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi
mekanisme penguasaannya masih menjadi isu hukum yang kompleks, dalam
perkembangannya hak pengelolaan atas tanah yang semula hanya diberikan kepada
badan hukum publik kini juga diarahkan kepada kesatuan masyarakat hukum adat.
Namun, ketentuan ini menimbulkan persoalan hukum, terutama dalam aspek
legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak kesatuan
masyarakat hukum adat. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan
peraturan perundang-undangan, konseptual, historis, komparatif, kasus dan studi
kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara prinsip kesatuan
masyarakat hukum adat dapat menjadi subjek hak pengelolaan atas tanah,
implementasinya masih menghadapi kendala. Salah satu tantangan utama adalah
mekanisme pemberian hak pengelolaan atas tanah ulayat yang sering kali
mengharuskan perubahan status tanah ulayat menjadi tanah negara sebelum dapat
diberikan hak pengelolaan. Proses ini tidak hanya berpotensi mengurangi hak
kolektif kesatuan masyarakat hukum adat tetapi juga dapat menimbulkan konflik
agraria, oleh karena itu diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan
harmonisasi peraturan agar kesatuan masyarakat hukum adat dapat memperoleh
hak pengelolaan dengan tetap menjamin hak tradisionalnya secara adil dan
berkelanjutan.
233231063 | 4999 Put k | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain