Karya Ilmiah

TESIS (4953) - Sengketa Pengelolaan Air Tanah Di Kota Surabaya

---

Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Oleh sebab itu untuk pengelolaan air termasuk air tanah negara memerlukan pemerintahan yang dapat diberikan kewenangan untuk mengelola air tanah tersebut. Kewenangan yang diberikan tersebut menghasilkan beberapa sengketa dalam pelaksanaannya. Secara khusus sengketa kewenangan yang dialami Pemerintah Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe legal research, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan studi kasus (case study approach).
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan Pemerintah Kota Surabaya dalam memungut Pajak Air Tanah tumpang tindih dengan kewenangan Pemerintah pusat dalam menerbitkan izin pemanfaatan air tanah. Tumpang tindih tersebut mengakibatkan terjadinya sengketa kewenangan. penyelesaiannya dilakukan melalui adanya harmonisasi serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan serta melalui mekanisme mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, pendapat ahli atau kerja sama.

---

Ketersediaan

231231048

4953 Okt s

Ruang Tesis

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

4953 Okt s

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2025

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Sengketa
Kewenangan
AIR TANAH

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar