Karya Ilmiah

TESIS (4907) - Keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Terkait Perubahan Anggaran Dasar Yang Membutuhkan Surat Keputusan Persetujuan Dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Dari Menteri Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan

---

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa perubahan anggaran dasar maupun data perseroan harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM. Apabila perubahan anggaran dasar maupun data perseroan dianggap telah tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan dan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang bersangkutan, Menteri Hukum dan HAM akan menerbitkan SK Persetujuan dan SP Pemberitahuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi SK Persetujuan dan SP Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM dan menganalisis akibat hukum pembatalan SK Persetujuan dan SP Pemberitahuan atas Akta PKR Perseroan Terbatas oleh Pengadilan. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Fungsi dari SK Persetujuan maupun SP Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM atas Akta PKR Perseroan Terbatas adalah terkait keberlakuan substansi pada Akta PKR Perseroan Terbatas tersebut, yang mana baru akan berlaku ketika mendapatkan SK Persetujuan maupun SP Pemberitahuan. Selain itu, SK Persetujuan dan SP Pemberitahuan menandakan bahwa substansi atas Akta PKR Perseroan Terbatas tersebut telah disetujui, diterima, dan dicatat dalam SABH sehingga telah memenuhi asas publisitas sebagai syarat untuk dapat mengikat pihak ketiga. Adapun akibat hukum pembatalan SK Persetujuan maupun SP Pemberitahuan adalah bahwa sejak dibatalkan, SK Persetujuan dan SP Pemberitahuan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang berimplikasi pada tidak berlakunya substansi Akta PKR Perseroan Terbatas sehingga yang berlaku adalah Akta PKR Perseroan Terbatas yang sebelumnya. Pembatalan SK Persetujuan maupun SP Pemberitahuan tidak serta merta membatalkan Akta PKR tersebut, namun dapat menjadi dasar gugatan pembatalan Akta PKR Perseroan Terbatas di Pengadilan atau pun dapat menjadi alasan para pihak untuk membatalkannya melalui RUPS.

---

Ketersediaan

231231043

4907 Gus k

Ruang Tesis

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

4907 Gus k

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2024

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HUKUM PERSEROAN TERBATAS

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar