Karya Ilmiah
TESIS (4898) - Pemenuhan Kewajiban Adat Sebagai Sanksi Pidana Tambahan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
Pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan terhadap anak diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah. Dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban adat terdapat 3 aspek asas proporsionalitas, yakni keseriusan tindak pidana, kerugian yang ditimbulkan, dan kemampuan anak untuk memenuhi kewajiban adat. Penelitian hukum ini bertujuan menganalisis karakteristik pemenuhan kewajiban adat sebagai sanksi pidana tambahan terhadap anak dan menganalisis ratio decidendi putusan Pengadilan terkait pemenuhan kewajiban adat sebagai sanksi pidana tambahan terhadap anak ditinjau dari pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil dari penelitian ini anak dapat dikenakan pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan jika tindak pidana yang dilakukan memiliki sanksi pada peraturan perundang-undangan dan melanggar delik adat/ketentuan adat sebagai suatu realisasi dari keadilan restoratif. Dalam 3 putusan Pengadilan yang menjadi objek studi, hanya 1 putusan yang mempertimbangkan dan menjatuhkan pidana tambahan pemenuhan kewajiban adat. Sementara 2 putusan lainnya tidak mempertimbangkan dan hanya menjatuhkan pidana pokok. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak semua proses penyelesaian perkara anak mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif. Keadaan ini juga tercermin dalam penjatuhan sanksi adat sebesar Rp. 140.000.000,00. Padahal kesepakatan para pihak memutuskan dalam bentuk ganti rugi immateriil mengingat anak belum bekerja.
231231035 | 4898 Pur p | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain