Karya Ilmiah

TESIS (4886) - Hubungan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dengan Oobstruction Of Justice

---

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk memeriksa Notaris terkait dugaan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a Permenkumham 17/2021 dapat menimbulkan overlapping kewenangan antara MKN dan penyelidik yang berpotensi menghambat penegakan hukum dan mengganggu kelancaran proses peradilan bahkan berisiko menjadi obstruction of justice. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara kewenangan MKN dengan Obstruction of justice. Penelitian hukum ini menggunakan 2 (dua) pendekatan masalah diantaranya yaitu, pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian hukum ini ditemukan bahwa secara normatif kewenangan MKN sebagaimana ketentuan pada Pasal 66 UUJNP Jo. Pasal 33 ayat (1) huruf a Permenkumham 17/2021 telah overlapping dengan kewenangan Penyelidik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP dalam hal menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Obstruction of justice akibat overlapping kewenangan dapat terjadi karena berdasarkan Pasal 24 Permenkumham 17/2021 kewenangan MKN untuk memberikan izin pemeriksaan Notaris dalam perkara pidana bertujuan menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajibannya untuk merahasiakan isi akta yang mana kondisi ini menimbulkan conflict of interest yang dapat menghambat penegakan hukum. Perlu adanya perbaikan terhadap Pasal 33 ayat (1) huruf a Permenkumham 17/2021. Perbaikan ini hendaknya menegaskan bahwa kewenangan MKN Wilayah terbatas pada pemeriksaan aspek etik dan profesionalitas notaris dalam menjalankan jabatannya bukan untuk menilai ada atau tidaknya tindak mencegah overlapping kewenangan dan potensi obstruction of justice antara MKN dan penyelidik. Untuk mencegah adanya obstruction of justice, MKN perlu meningkatkan independensi, transparansi, dan mekanisme pencegahan conflict of interest serta integrated criminal justice system antara MKN dengan penyelidik.

---

Ketersediaan

233222054

4886 Dam h

Ruang Tesis

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2024

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

JABATAN NOTARIS

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar