Karya Ilmiah
TESIS (4873) - Pengaturan Kriteria Larangan Konflik Kepentingan Pada Jabatan Publik di Indonesia
Fenomena rangkap jabatan erat kaitanya dengan konflik kepentingan yang dapat menimbulkan dampak negatif berupa kerugian baik bagi individu pelaku maupun bagi lembaga instansi yang didudukinya, bahkan dampak kerugian yang ditimbulkan bisa sampai pada kerugian negara. Aturan larangan konflik kepentingan yang ada di Indonesia tersebar dalam banyak regulasi pada setiap tingkatan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menjadikan tidak adanya standarisasi dan menuju pada kekaburan norma. Sehingga masih banyak sekali praktik-praktik rangkap jabatan sebagai bentuk nyata dari konflik kepentingan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Hal ini menimbulkan isu hukum mengenai pengaturan konflik kepentingan dalam peraturan perundang-undangan juga model pengaturan dan penegakan larangan konflik kepentingan di Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dan digunakan suatu pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Kajian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan sumber bahan hukum yang kemudian dianalisis secara preskriptif untuk menemukan legal problem solving. Aturan konflik kepentingan di Indonesia masih tidak cukup memadai untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan, tidak adanya keasadaran etika berbangsa dan bernegara dalam melaksakan jabatannya merupakan reasoning tidak berjalannya aturan seperti yang seharusnya. Penegakan hukum praktik konflik kepentingan di Indonesia hanya terbatas pada sanksi
admnistrasi.
Kata Kunci: Konflik Kepentingan; Rangkap Jabatan; Penegakan Hukum; Etika;
231222032 | 4873 Fau p | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain